Capaian UHC Masih 85,39 Persen, Bupati Padang Pariaman Tambah Subsidi Jadi Rp21 Miliar

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Aziz bersama OPD melakukan Rapat Koordinasi UHC bersama BPJS Kesehatan (doc. Afril)

Sanusantara, Padang Pariaman – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkokoh komitmennya mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh lapisan masyarakat. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi UHC bersama BPJS Kesehatan yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah pada Senin (27/7/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Hendra Aswara, serta dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial P3A, Kepala BPKD, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Dukcapil, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sekretaris Bappelitbangda, dan pejabat terkait lainnya. Turut hadir Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Meri Lestari beserta jajarannya.

Dalam pemaparannya, Meri Lestari menjelaskan capaian UHC di daerah ini saat ini baru mencapai 85,39 persen, sehingga masih berada di bawah target nasional sebesar 98 persen. Tantangan yang dihadapi bukan sekadar menambah peserta baru, melainkan menjaga agar status kepesertaan tetap aktif.

“Saat ini tingkat keaktifan peserta JKN di Padang Pariaman baru mencapai 62,68 persen. Masih terdapat 171.861 jiwa yang belum menjadi peserta JKN atau status kepesertaannya tidak aktif,” jelas Meri.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, salah satu penyebab rendahnya keaktifan adalah tingginya tunggakan iuran peserta PBPU Mandiri yang mencapai Rp43,93 miliar. Selain itu, dalam dua tahun terakhir terjadi penonaktifan peserta PBI Jaminan Kesehatan dalam jumlah cukup besar: sepanjang 2025 tercatat 18.182 peserta dinonaktifkan, sedangkan hingga Mei 2026 angkanya mencapai 29.109 peserta.

Pertemuan ini juga membahas langkah validasi dan pemanfaatan data PBI yang nonaktif agar bantuan tepat sasaran, serta sejumlah strategi percepatan pencapaian target 98 persen yang akan segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Merespons hal tersebut, Bupati John Kenedy Azis menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk bergerak bersama mempercepat peningkatan cakupan dan keaktifan kepesertaan.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas PMD harus berkolaborasi sampai ke tingkat nagari untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif,” tegas Bupati.

Ia juga meminta agar peserta yang statusnya tidak aktif segera direaktivasi, sementara yang menunggak didorong untuk melanjutkan pembayaran iurannya. Menurutnya, jaminan kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang sangat membantu masyarakat saat membutuhkan pelayanan.

Sebagai wujud keseriusan, Pemkab Padang Pariaman menambah alokasi subsidi UHC dari APBD sebesar Rp5 miliar, sehingga total anggaran tahun 2026 naik dari Rp16 miliar menjadi Rp21 miliar. Penambahan ini diharapkan dapat mendongkrak persentase kepesertaan aktif dan mendekatkan daerah pada target yang ditetapkan.

Selain anggaran, Bupati mengarahkan seluruh puskesmas dan pemerintah nagari memasang baliho serta spanduk dengan desain seragam sebagai sarana sosialisasi agar masyarakat segera mengaktifkan dan melunasi iuran BPJS Kesehatan.

Di akhir rapat, Bupati meminta seluruh pihak segera menindaklanjuti kesepakatan yang telah diambil, dan menargetkan dalam satu bulan ke depan sudah terlihat kemajuan nyata untuk dievaluasi bersama.

“Target kita jelas, masyarakat Padang Pariaman harus terlindungi jaminan kesehatannya. Mari kita bergerak cepat agar UHC 98 persen dapat segera kita capai,” pungkasnya.*(Afril)

#Universal_Health_Coverage #BPJS_Kesehatan #Padang_Pariaman #Jaminan_Kesehatan