Ketika Negara Diuji dalam Melindungi Rakyat dan Menegakkan Keadilan
Refleksi atas karhutla, penanganan bencana, dan dugaan penyadapan — ujian bagi tanggung jawab, integritas, dan kepercayaan publik terhadap negara.
Sanusantara, Padang Pariaman - Indonesia hari ini sedang dihadapkan pada sejumlah persoalan serius yang tidak boleh dipandang secara terpisah. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), berbagai ancaman bencana, serta mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, merupakan tiga persoalan yang memiliki satu benang merah — yakni persoalan tanggung jawab, integritas, dan kepercayaan publik terhadap negara.
Ketiga persoalan ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya terletak pada kekuatan institusi dan kekuasaan, melainkan pada sejauh mana negara mampu memberikan perlindungan, keadilan, dan rasa aman kepada masyarakat.
Persoalan karhutla bukan sekadar persoalan api yang membakar hutan dan lahan. Lebih dari itu, karhutla merupakan persoalan ekologis, kesehatan masyarakat, ekonomi, dan masa depan generasi mendatang.
Asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu aktivitas pendidikan, perekonomian, serta kesehatan masyarakat. Ketika anak-anak kesulitan menghirup udara bersih, ketika masyarakat harus membatasi aktivitas di luar rumah, dan ketika petani maupun pelaku usaha mengalami kerugian, maka sesungguhnya dampak karhutla telah melampaui persoalan lingkungan semata.
Komnas HAM pada 5 November 2026 juga telah menyampaikan enam rekomendasi terkait penanganan karhutla. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla harus dilihat pula dari perspektif hak asasi manusia.
Begitu juga dengan berbagai bencana yang terjadi di negeri ini. Penanganan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada respons setelah kejadian. Negara harus hadir melalui mitigasi, kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, pembangunan infrastruktur yang memperhatikan lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan. Kita tidak boleh membiasakan diri dengan pola penanganan yang hanya sibuk ketika bencana telah terjadi, tetapi abai terhadap upaya pencegahan.
Di tengah persoalan lingkungan dan kebencanaan, publik juga dikejutkan oleh perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Penetapan tersangka terhadap Listyo Sigit dan pihak lainnya pada 3 November 2026 menjadi perhatian serius masyarakat. Perkembangan penyidikan yang diberitakan hingga 6 November 2026 juga menunjukkan adanya penambahan tersangka dalam perkara tersebut.
Kasus ini bukan sekadar persoalan individu atau institusi tertentu. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut prinsip negara hukum, perlindungan privasi, batas kewenangan aparat, serta akuntabilitas lembaga penegak hukum.
Perlu ditegaskan bahwa setiap orang tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil, dan asas praduga tak bersalah harus dihormati. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi dan pertanggungjawaban.
Jika kewenangan negara digunakan tidak sesuai aturan, maka kepercayaan publik akan menjadi taruhannya. Institusi penegak hukum harus menjadi pelindung masyarakat, bukan institusi yang justru menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Apabila ketiga persoalan ini kita lihat secara bersamaan, terdapat satu pertanyaan mendasar: sudah sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya kepada rakyat?
Di satu sisi, masyarakat membutuhkan udara bersih, lingkungan yang aman, dan perlindungan dari ancaman bencana. Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan institusi penegak hukum yang bersih, profesional, transparan, dan dapat dipercaya.
Jangan sampai perhatian terhadap dinamika politik dan persoalan elite justru membuat persoalan mendasar masyarakat kehilangan ruang perhatian.
Rakyat tidak membutuhkan negara yang hanya kuat dalam pernyataan, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Rakyat membutuhkan kebijakan yang nyata, penegakan hukum yang tidak tebang pilih, serta keberpihakan yang dapat dirasakan secara langsung.
Sebagai bagian dari elemen kepemudaan, saya berpandangan bahwa persoalan ini harus menjadi bahan refleksi bersama. Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika bangsa. Pemuda harus berani menyampaikan kritik, mengawal kebijakan publik, menjaga lingkungan, dan memastikan bahwa nilai keadilan tetap menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karhutla menguji keseriusan negara dalam menjaga lingkungan. Bencana menguji kemampuan negara dalam melindungi masyarakat. Sementara kasus dugaan penyadapan menguji integritas institusi dan komitmen negara terhadap hukum.
Ketiganya mengajarkan bahwa kekuasaan harus selalu berjalan bersama tanggung jawab. Tidak boleh ada kepentingan yang lebih tinggi daripada keselamatan rakyat, kelestarian lingkungan, dan tegaknya keadilan.
Negara harus hadir bukan hanya ketika rakyat membutuhkan pertolongan, tetapi juga sebelum bencana terjadi, ketika lingkungan terancam, dan ketika hukum membutuhkan keberanian untuk ditegakkan.
Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah pesan: Jangan Sampai Negara Kehilangan Kepercayaan Rakyat.
Sebab, pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak diukur dari seberapa besar kekuasaannya, melainkan dari seberapa besar kemampuannya melindungi rakyat dan menjaga kepercayaan publik.*
Penulis : Muhammad Raffi Nasdi, S.E.
Bendahara PDPM Padang Pariaman
Narahubung: Afril
#Negara_Hukum #Karhutla #Bencana #Penyadapan #Kepercayaan_publik
Baca Juga:

Posting Komentar