Mardiono Ungkap Alasan Restrukturisasi PPP: Penyesuaian Tugas Pengurus demi Kelancaran Verifikasi Pemilu 2029
![]() |
| Muhammad Mardiono Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan |
Jakarta, Sanusantara – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menjelaskan perubahan status jabatan Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) selaku Sekretaris Jenderal serta Agus Suparmanto selaku Wakil Ketua Umum PPP. Menurut Mardiono, keduanya sudah tidak menjalankan fungsi kepengurusan organisasi, dan langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi guna menaikkan efektivitas roda partai menjelang verifikasi administrasi Pemilu 2029.
Penjelasan tersebut disampaikan Mardiono saat dikonfirmasi oleh jurnalis pada Senin (2/11/2026). Ia menegaskan bahwa status kedua tokoh tersebut adalah penonaktifan tugas, bukan pemecatan. Kebijakan ini diambil karena keduanya dinilai kurang optimal menjalankan peran kepengurusan pasca‑pelaksanaan Muktamar PPP pada September 2025.
“Bukan berarti dipecat. Ini restrukturisasi agar kendali kepengurusan berjalan lebih efektif. Nama pengganti keduanya masih dalam tahap penunjukan, sementara fungsi tugas sementara sudah diemban oleh pengurus lain,” ujar Mardiono.
Mardiono menceritakan dinamika internal pasca‑Muktamar, di mana sempat terjadi perbedaan pandangan antara kubunya dengan kubu Gus Yasin‑Agus Suparmanto. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan dualisme kepengurusan, sebelum akhirnya diselesaikan melalui rekonsiliasi atau islah yang dimediasi Kementerian Hukum. Kesepakatan islah menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum, Gus Yasin sebagai Sekjen, dan Agus Suparmanto sebagai Waketum.
Namun menurut Mardiono, setelah tercapainya kesepakatan islah, kedua pengurus tersebut jarang hadir dalam agenda‑agenda resmi partai. Beberapa forum penting yang tidak dihadiri meliputi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Makassar Februari 2026, Bimbingan Teknis Nasional (Bimtek Nasional) Fraksi PPP di Bali, serta Muswil dan Muscab PPP di sejumlah daerah. Mardiono juga mengeklaim Gus Yasin pernah mengirim surat kepada Polda Sulawesi Selatan untuk menghentikan pelaksanaan Mukernas PPP yang dinyatakan ilegal.
Dorongan restrukturisasi ini juga muncul dari desakan para kader daerah. Sebab PPP segera memasuki tahapan verifikasi administrasi partai untuk Pemilu 2029, sehingga persoalan internal harus segera diselesaikan agar tidak menghambat proses verifikasi tersebut.
Mardiono menggunakan analogi pilot pesawat: apabila ada penumpang yang mengganggu kenyamanan penumpang lain, maka perlu diambil langkah tegas demi keselamatan serta kelancaran perjalanan seluruh penumpang.
Meski terjadi penyesuaian tugas dua pengurus besar, Mardiono memastikan roda organisasi PPP tetap berjalan normal. Seluruh agenda nasional maupun kegiatan kader di daerah tetap berjalan sesuai jadwal, tanpa gangguan signifikan terhadap persiapan Pemilu 2029. (Af)
#Restrukturisasi_PPP #Muhammad_Mardiono #Kepengurusan_PPP #Pemilu_2029

Posting Komentar