Padang Pariaman Percepat Digitalisasi Adminduk, Aktivasi IKD Baru Capai 21,18 Persen
![]() |
| Padang Pariaman Percepat Digitalisasi Adminduk, Aktivasi IKD Baru Capai 21,18 Persen |
Sanusantara - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu perhatian utama saat ini ialah mempercepat digitalisasi administrasi kependudukan guna memperkuat basis data yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan.
Persoalan itu menjadi salah satu pokok arahan Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara, ketika memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Padang Pariaman, Senin (2/11/2026).
Apel yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tersebut dihadiri ASN serta perwakilan instansi di lingkungan pemerintah kabupaten.
Dalam arahannya, Hendra menjelaskan bahwa data kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai sektor pelayanan. Informasi yang dihimpun melalui administrasi kependudukan kini menjadi sumber data penting untuk menentukan sasaran program pemerintah sekaligus memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah digunakan dalam berbagai urusan, seperti perpajakan, penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga pelayanan BPJS. Seiring perkembangan teknologi, Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga semakin dibutuhkan, terutama untuk mendukung proses digitalisasi perlindungan sosial.
Padang Pariaman sendiri masuk dalam daerah percontohan tahap III penerapan digitalisasi perlindungan sosial. Namun, capaian aktivasi IKD masih membutuhkan perhatian bersama.
Berdasarkan data hingga 29 Oktober 2026, sebanyak 70.334 NIK telah mengaktifkan IKD. Jumlah itu setara dengan 21,18 persen dari total perekaman. Pemerintah daerah masih perlu meningkatkan capaian tersebut agar dapat memenuhi sasaran nasional sebesar 30 persen pada penghujung 2026.
Tantangan serupa juga terlihat pada pendataan Kartu Keluarga (KK) melalui portal perlindungan sosial. Dari keseluruhan 145.984 KK di Padang Pariaman, baru 36.910 KK yang tercatat dalam portal atau mencapai 25,28 persen. Angka itu masih perlu ditingkatkan untuk mengejar proyeksi akhir tahun sebesar 50 persen.
Untuk mempercepat pencapaian target, Hendra meminta seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah nagari, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta elemen masyarakat mengambil bagian dalam proses pendataan dan aktivasi IKD. Kesadaran warga untuk melakukan pendaftaran secara mandiri juga dinilai penting agar jangkauan layanan digital semakin luas.
Salah satu langkah yang telah dijalankan pemerintah daerah ialah Gebyar Adminduk atau Gerakan Bersama Masyarakat dalam Akurasi Data Kependudukan. Program yang dimulai sejak Juli 2025 itu telah menjangkau 26 nagari selama periode Januari hingga November 2026.
Pelayanan langsung melalui petugas front office di kantor nagari turut memberikan dampak terhadap pertumbuhan aktivasi identitas digital. Data Disdukcapil memperlihatkan jumlah aktivasi meningkat dari 48.855 NIK atau 14,7 persen pada 31 Agustus 2026 menjadi 70.334 NIK atau 21,18 persen pada 29 Oktober 2026.
Di luar agenda digitalisasi, Sekda juga mengingatkan jajaran ASN agar tidak mengabaikan tanggung jawab kedinasan. Kedisiplinan, peningkatan kemampuan kerja, serta profesionalisme harus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas setiap aparatur.
Hendra turut menyoroti penerapan manajemen talenta sebagai dasar pengembangan karier ASN. Ke depan, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama akan mengacu pada mekanisme manajemen talenta, sehingga proses penempatan pejabat tidak lagi semata-mata bertumpu pada seleksi terbuka.
Melalui arahan dalam apel gabungan itu, Hendra mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat kerja sama dalam membenahi data kependudukan dan memperluas penggunaan layanan berbasis digital. Langkah ini diharapkan dapat menunjang pelayanan publik yang lebih efektif sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman.* (Joko) #Digitalisasi_Adminduk #Padang_Pariaman #Identitas_Digital

Posting Komentar