Kadis PUPR Kepulauan Mentawai Paparkan Progres Proyek dan Tegaskan Komitmen Pengawasan Ketat

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai, Brandus Donatus, S.S., S.T., memaparkan perkembangan berbagai proyek pembangunan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai di hadapan para awak media (doc. Susi)

Sanusantara, Kepulauan Mentawai – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Brandus Donatus, S.S., S.T., memaparkan perkembangan berbagai proyek pembangunan sekaligus menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan pekerjaan. Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan awak media Sanunsantara yang didampingi pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), di ruang kerjanya pada Rabu, 15 Juli 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan guna meninjau langsung perkembangan proyek infrastruktur yang sedang berjalan maupun yang masih dalam tahap perencanaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam pertemuan itu, Brandus menjelaskan bahwa hingga saat ini, satu kegiatan yang telah tuntas dilaksanakan menggunakan anggaran APBD adalah kegiatan Karya Bakti. Sementara itu, sejumlah pekerjaan lainnya masih berada pada tahap perencanaan, pengadaan, maupun proses pelaksanaan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Secara rinci, rehabilitasi lingkungan Kantor Bupati saat ini masih dalam tahap penyusunan rencana. Di sisi lain, pembangunan ruas jalan Taikako menuju Silabu di Kecamatan Pagai Utara sudah mulai memasuki tahap pelaksanaan di lapangan. Selain itu, pembangunan Jembatan Saibi juga menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah yang akan segera direalisasikan segera setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi.

Ia menegaskan bahwa masih banyak proyek infrastruktur lain yang sedang diproses secara bertahap sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga setiap tahapan harus dilalui dengan tertib agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami berharap seluruh kontraktor yang telah memiliki modal, kompetensi, dan sertifikat badan usaha dapat bekerja secara profesional, mematuhi isi kontrak, spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, serta seluruh aturan yang berlaku. Dengan demikian, proyek pembangunan dapat selesai tepat waktu, bermutu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Mentawai,” ujar Brandus.

Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa tugas Dinas PUPR tidak hanya terbatas pada merencanakan dan melaksanakan pembangunan semata, melainkan juga meliputi pengawasan menyeluruh di setiap tahapan pekerjaan. Pengawasan tersebut mencakup administrasi kontrak, kualitas material, mutu konstruksi, keselamatan kerja, kemajuan fisik, hingga penggunaan anggaran agar tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Dinas PUPR pun memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan setiap proyek yang dibangun membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar akses transportasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjamin penggunaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Sanusantara selaku media berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial yang konstruktif. Melalui pemberitaan yang berimbang, media akan terus menyampaikan informasi perkembangan pembangunan kepada masyarakat sekaligus mendorong pelaksanaan proyek pemerintah agar tetap berjalan sesuai aturan dan mengutamakan kepentingan publik.

Diharapkan, terjalinnya sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pelaksana proyek, masyarakat, dan media dapat membuat pembangunan infrastruktur di Kepulauan Mentawai berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.*(Susi)

#Kadis_Pupr_Kepulauan_Mentawai

#Progres_Pembangunan_Infrastruktur

#Pengawasan_Proyek_Publik

#Jalan_Dan_Jembatan_Mentawai