DePA-RI – UNISRI Bersinergi Cetak Advokat Berkarakter, Profesional, dan Berintegritas

Sanusantara, Solo — Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Solo melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada Jumat, 23 Oktober 2026, di lingkungan Kampus UNISRI, Kota Solo.

Penandatanganan disaksikan langsung oleh Rektor UNISRI, Prof. Dr. Sutoyo, M.Pd., beserta jajaran Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Lembaga, dan Kepala Biro. Sementara dari pihak DePA-RI hadir Ketua Umum Dr. TM Luthfi Yazid, SH., LL.M., didampingi Ketua DPD Jawa Tengah A. Yudo Prihartoro, S.H., M.H., M.M., serta pengurus DPD Jawa Tengah Bayu Aji Kusuma Widjaya, S.H., MH., CTA., CPM. dan Aris Subandrio, S.H., MH.

Pada kesempatan yang sama, UNISRI juga menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai mitra lainnya, meliputi perguruan tinggi, lembaga peradilan, hingga penyelenggara pemilu.

Makna Kerja Sama

Kerja sama dengan DePA-RI memiliki makna tersendiri bagi UNISRI, karena nama universitas ini diambil dari nama Ignatius Slamet Riyadi, Pahlawan Nasional yang dikenal berintegritas, berkarakter, dan berani mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau gugur di usia muda, 23 tahun, saat bertugas di Ambon melawan pemberontakan RMS.

Bagi DePA-RI, kerja sama ini merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan profesi advokat melalui sinergi antara organisasi advokat dan perguruan tinggi, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelenggaraan PKPA.

Pendidikan Advokat Harus Bentuk Karakter dan Integritas

Ketua Umum DePA-RI, TM Luthfi Yazid, menegaskan bahwa pendidikan calon advokat tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan syarat masuk profesi, tetapi juga harus membentuk karakter, integritas, dan kompetensi profesional.

"Advokat bukan sekadar profesi yang menguasai hukum dan mampu beracara di pengadilan. Advokat juga merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab menjaga keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, serta menjunjung tinggi etika profesi," ujar Luthfi Yazid.

Ia menambahkan bahwa tantangan profesi advokat semakin kompleks, seiring perkembangan teknologi digital dan fenomena trial by social media. Oleh karena itu, calon advokat perlu dibekali bukan hanya kemampuan litigasi, hukum acara, penyusunan dokumen hukum, pendapat hukum, dan uji tuntas hukum, tetapi juga pemahaman etika profesi, hak asasi manusia, komunikasi publik, dan tanggung jawab bermedia sosial.

Melalui kerja sama ini, PKPA diharapkan dapat mengintegrasikan landasan akademik dengan pengalaman praktis para advokat, akademisi, dan praktisi hukum. Selain itu, terbuka pula peluang penyelenggaraan seminar hukum, penelitian, diskusi kebijakan, pelatihan keterampilan profesi, serta program pengabdian kepada masyarakat.

"Tujuan akhirnya bukan sekadar melahirkan lebih banyak advokat, melainkan advokat yang kompeten, berkarakter, bermental baja, berintegritas, independen, dan berpihak pada keadilan serta mereka yang kurang berdaya. Kualitas profesi advokat adalah unsur penting dalam membangun negara hukum," tambahnya.

Semoga kolaborasi ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat pendidikan profesi advokat sekaligus mewujudkan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan UUD 1945.*(Megy)

#DePA_RI #UNISRI_Solo #Pendidikan_Profesi_Advokat #Negara_Hukum