Sekda Padang Pariaman Tekankan Percepatan Belanja APBD, Realisasi Satpol PP Capai 76 Persen

Sekda Padang Pariaman Desak penggunaan APBD secara cepat

Sanusantara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman terus mendorong percepatan pelaksanaan program kerja agar penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai rencana. Upaya itu dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Padang Pariaman, Hendra Aswara, melalui monitoring dan evaluasi (monev) di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Jumat (23/10) kemarin.

Evaluasi yang digelar di Markas Komando Satpol PP di Lubuk Alung itu, menjadi kesempatan untuk meninjau perkembangan penyerapan anggaran sekaligus memastikan kegiatan yang telah masuk dalam perencanaan segera dilaksanakan.

Hendra disambut Kepala Satpol PP Padang Pariaman, Rifki Monrizal, bersama Sekretaris Dinas Heri Sugianto dan jajaran personel. Dalam pertemuan itu, ia menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang secara keseluruhan masih belum mencapai 60 persen.

Kondisi itu, menurut Hendra, perlu segera ditindaklanjuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama pejabat dan staf yang menangani pengelolaan keuangan. Ia meminta setiap kegiatan yang sudah direncanakan segera dijalankan, disertai percepatan penyelesaian administrasi pencairan dana.

Hendra mengingatkan, keterlambatan pelaksanaan program dapat menghambat pencapaian target pemerintah daerah. Karena itu, setiap OPD diminta mencermati tahapan kegiatan dan memastikan proses penyerapan anggaran tidak menumpuk menjelang akhir tahun.

Ia juga menegaskan, jika capaian realisasi anggaran menjadi salah satu bagian dari penilaian kinerja perangkat daerah. Kelalaian dalam menjalankan program maupun keterlambatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan perlu mendapat perhatian serius, termasuk kemungkinan dikaitkan dengan penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Meski demikian, Hendra meminta percepatan anggaran tetap dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana harus dijaga agar setiap belanja pemerintah memberikan hasil yang jelas bagi masyarakat.

Selain membahas perkembangan keuangan, Sekda Padang Pariaman itu turut mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Satpol PP untuk menjaga kedisiplinan dan meningkatkan etos kerja. Menurutnya, keberhasilan sebuah program tidak cukup dinilai dari jumlah anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari mutu pelaksanaan dan manfaat yang dihasilkan.

Ia meminta setiap pegawai memahami tugas serta tanggung jawab masing-masing sehingga program kerja dapat berjalan sesuai sasaran. Penggunaan anggaran, lanjutnya, harus sejalan dengan pencapaian target kinerja pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Padang Pariaman, Rifki Monrizal, melaporkan bahwa penyerapan anggaran di instansinya telah mencapai sekitar 76 persen. Angka itu diperkirakan meningkat menjadi kurang lebih 80 persen setelah sejumlah pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang masih dalam proses pencairan selesai.

Rifki menyatakan jajarannya akan terus memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan dan memastikan seluruh proses administrasi keuangan berjalan sesuai ketentuan. Langkah itu dilakukan agar target realisasi dapat tercapai tanpa mengabaikan tata kelola anggaran yang baik.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Padang Pariaman berharap seluruh OPD semakin aktif mempercepat pelaksanaan program, meningkatkan disiplin kerja, serta menjaga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Pemerintah daerah juga ingin memastikan dana APBD yang telah dialokasikan mampu mendukung pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.* (Red) #Padang_Pariaman #Serapan_APBD