8 Tahun Menunggu, 13 Nagari Persiapan di Agam Belum Definitif

Plang kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Sanusantara, Agam - Ketidakpastian masih menyelimuti masa depan 13 nagari persiapan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Meski telah menjalankan roda pemerintahan selama lebih dari delapan tahun, seluruh nagari tersebut belum memperoleh penetapan sebagai nagari definitif. Upaya mendapatkan kode registrasi dari pemerintah pusat untuk tahun 2026 pun belum membuahkan hasil, Rabu (21/10/2026).

Kondisi ini menjadi persoalan yang terus membayangi masyarakat di wilayah tersebut. Pemekaran dari nagari induk sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Struktur perangkat pemerintahan sudah terbentuk dan aktivitas pelayanan kepada warga tetap berjalan. Namun, secara administratif, keberadaan mereka belum diakui secara resmi sebagai nagari definitif oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Belum adanya kepastian status turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pelayanan publik dinilai belum bisa berjalan optimal, sementara pelaksanaan pembangunan menghadapi keterbatasan. Pengelolaan anggaran nagari juga belum dapat dilakukan secara mandiri karena masih bergantung pada nagari induk masing-masing.

Situasi yang berlangsung bertahun-tahun itu mulai memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Mereka ingin mengetahui kapan pemerintah memberikan kepastian atas status wilayahnya. Penantian selama delapan tahun lebih belum menghasilkan perubahan yang diharapkan, terlebih setelah pengajuan untuk memperoleh kode registrasi pada 2026 kembali belum berhasil.

Menanggapi persoalan tersebut, seorang tokoh masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Agam, Dewan Pemerintahan Nagari se-Kabupaten Agam (DPMN), serta DPRD Kabupaten Agam mengambil peran lebih aktif dalam memperjuangkan nasib 13 nagari persiapan tersebut.

Menurutnya, diperlukan upaya nyata melalui koordinasi dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Kemendagri. Langkah tersebut dinilai penting agar proses penetapan nagari definitif tidak terus berlarut-larut tanpa kejelasan.

“Jangan biarkan masyarakat menunggu terlalu lama. Delapan tahun bukan waktu yang sebentar,” ujarnya kepada SA-NUSANTARA, Rabu (21/10/2026). Ia meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian yang terus berlangsung dapat membuat masyarakat menanggung dampak dari kebijakan yang belum memberikan kepastian administratif. Padahal, kebutuhan akan pemerintahan yang mandiri dan pembangunan yang merata semakin mendesak.

“Perangkat sudah ada, kantor nagari sudah berdiri, masyarakat sudah dilayani, tetapi statusnya belum definitif. Inilah yang membuat pembangunan tidak bisa berjalan maksimal. Pemkab Agam harus berani melobi ke pusat, jangan hanya menunggu bola,” tegasnya.

Bagi masyarakat, tuntutan utama mereka bukan sekadar perubahan status administratif. Penetapan sebagai nagari definitif diharapkan membuka kesempatan untuk mengatur pemerintahan secara mandiri, mengelola keuangan sesuai kewenangan, serta mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing.

Mereka berharap pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan segera merumuskan langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Setelah menunggu lebih dari delapan tahun, masyarakat 13 nagari persiapan di Kabupaten Agam membutuhkan kepastian agar wilayah mereka dapat berkembang dan memperoleh kesempatan yang setara dengan nagari definitif lainnya.* (Jeki Pimpred) #Nagari_Persiapan_Agam #Agam #Nagari_Definitif