Pemkab Padang Pariaman Dorong Anggaran Daerah Lebih Adil Gender

Pemkab Padang Pariaman

Sanusantara, Padang Pariaman - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya memastikan pembangunan daerah berjalan secara inklusif dan memberikan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Komitmen itu diperkuat melalui kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan ini diikuti Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli bupati, inspektur, Sekretaris DPRD, serta kepala perangkat daerah. Turut hadir Ketua TP-PKK Kabupaten Padang Pariaman, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), para camat se-Kabupaten Padang Pariaman, dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam arahannya, Bupati John Kenedy Azis menekankan bahwa pengarusutamaan gender tidak boleh dipersempit sebagai program yang hanya berkaitan dengan kepentingan perempuan. Lebih dari itu, PUG merupakan pendekatan pembangunan yang menjamin perempuan dan laki-laki memperoleh peluang, akses, partisipasi, kendali, serta manfaat pembangunan secara proporsional.

Menurutnya, kesetaraan gender harus menjadi pertimbangan dalam setiap proses pembangunan, bukan sekadar pelengkap dalam dokumen perencanaan. Prinsip itu perlu diterapkan sejak penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga proses pemantauan dan evaluasi.

“Pengarusutamaan Gender tidak boleh hanya dipahami sebagai kegiatan administratif, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam penyusunan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegas John Kenedy Azis.

Ia menjelaskan, penerapan perspektif gender dalam kebijakan pemerintah penting dilakukan agar program yang disusun tidak mengabaikan perbedaan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan itu, setiap kebijakan diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat secara lebih tepat dan memberikan manfaat yang merata.

Bupati juga menyoroti pentingnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai langkah untuk memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar menjawab kebutuhan perempuan maupun laki-laki. Melalui mekanisme ini, penyusunan anggaran diharapkan tidak hanya berfokus pada besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga mempertimbangkan persoalan dan kesenjangan yang masih terjadi di tengah masyarakat.

Setiap perangkat daerah pun didorong untuk mengenali berbagai bentuk ketimpangan gender yang ada di lingkungan masing-masing. Hasil identifikasi itu selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk merancang program dan kegiatan yang relevan, terukur, serta mampu mengurangi kesenjangan.

Dengan demikian, pelaksanaan anggaran tidak berhenti pada terpenuhinya target kegiatan secara administratif. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program yang dijalankan memberikan perubahan positif dan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.

John Kenedy Azis turut mengingatkan bahwa keberhasilan pengarusutamaan gender tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja. Dibutuhkan keterlibatan dan kerja sama berbagai pihak, mulai dari seluruh perangkat daerah dan Kelompok Kerja PUG hingga TP-PKK, organisasi perempuan, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat luas.

Karena itu, ia meminta seluruh peserta memanfaatkan sosialisasi dan bimbingan teknis itu untuk memperdalam pengetahuan, bertukar pandangan, dan membagikan pengalaman terkait penerapan kebijakan yang responsif gender. Pemahaman yang semakin baik diharapkan dapat mendorong pelaksanaan PUG dan PPRG secara lebih efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran dan banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat pembangunan tersebut dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Padang Pariaman berharap prinsip kesetaraan gender semakin melekat dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Integrasi PUG dan PPRG diharapkan membuka kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi, mengembangkan potensi, serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya itu sekaligus menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam membangun Padang Pariaman yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.* (Red) #Kesetaraan_Gender #Padang_Pariaman #Anggaran_Responsif_Gender